Coconet – Coconet

Apa itu Hak Digital?

kathleen azali — Thu, 10 Dec 2020 07:21:41 +0000

Seringkali, pertanyaan, “Apa itu hak digital” dijawab dengan “HAM di ruang digital”, atau “HAM yang tercipta melalui penggunaan teknologi dan internet”.

HAM secara jelas didefinisikan oleh PBB melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR), dan telah diturunkan ke dalam berbagai peraturan hukum yang mengikat. Namun ikatan-ikatan hukum serupa tidak — atau belum — diterapkan untuk istilah apalagi hak “digital”, “teknologi”, atau “internet”. Karena itu, saat membongkar istilah-istilah ini, kita akan menemukan serangkaian tafsiran yang lebih luas.

Sebagai contoh, istilah digital seringkali digabungkan dengan online atau internet. Padahal ada banyak objek dan sistem digital yang tidak terhubung internet. Misalnya, data biometrik seperti pengenal wajah (facial recognition) dan pemeriksaan sidik jari (fingerprinting) di pos-pos perbatasan adalah salah satu contoh sistem digital yang tidak mutlak membutuhkan internet (meski mungkin terhubung ke intranet).

Begitu pula, istilah teknologi atau tech, sepanjang dekade terakhir seringkali disamakan dengan teknologi digital, sementara teknologi analog tidak lagi diperhitungkan sebagai tech karena dianggap tidak mutakhir. (Coba ketik “tech” pada mesin pencari dan lihat betapa mayoritas hasilnya akan merujuk pada “digital tech”.) Di Indonesia bahkan muncul istilah “gaptek” atau “gagap teknologi” bagi yang dianggap kurang melek literasi digital. Di tengah saturasi digital tech ini, tak ayal muncul pula kejenuhan terhadap “digital tech”, yang berdampak pada semacam romantisasi teknologi analog. Sebagai contoh, lempengan rekaman vinyl dan buku cetak sebagai teknologi analog kerap dianggap sebagai lebih “asli”, “otentik” ketimbang produk digital seperti file mp3 atau buku elektronik.

Menjelajahi definisi, menantang asumsi

Selama Kamp Coconet II hak-hak digital bulan Oktober tahun 2019 lalu, kami mengajak 120 changemakers untuk mendefinisikan hak-hak digital dalam konteks Asia-Pasifik. Tak mengejutkan, berbagai definisi bermunculan:

Hak digital adalah pelaksanaan hak asasi manusia di dalam dunia digital.
Hak digital adalah hak mengekspresikan diri secara aman, privat, terjamin dan berkelanjutan di dunia digital.
Hak digital adalah hal yang mendasar dan Hak Asasi Manusia yang diwarisi untuk mempromosikan inklusi, kesetaraan, akses ke infrastruktur, dan informasi. Hak digital memastikan kontrol, otonomi, dan agensi manusia sekaligus perlindungan terhadap privatisasi, monopolisasi dan monetisasi kemanusiaan.
Hak digital adalah Hak Asasi Manusia yang mendasar di dalam lingkup digital. Ia berupa kebebasan berekspresi, berasosiasi dan berkumpul, akses kepada peralatan internet, hak atas informasi, hak mengakses layanan (mulai dari media sosial hingga sistem kependudukan, perbankan, dan lain-lain), hak hidup dalam ruang daring aman (online safe-space) dengan aspek perlindungan keamanan (security) dan kepastian, privasi dan perlindungan data, peka-gender, anti diskriminasi, dan setara.
Hak digital adalah seperangkat Hak Asasi Manusia universal yang memastikan setiap orang – terlepas dari jenis kelamin, usia, ras, gender, dan lainnya – memiliki akses yang sama terhadap internet terbuka yang dikelola secara inklusif, akuntabel, dan transparan, untuk memastikan terjaminnya kebebasan dan hak-hak mendasar milik rakyat.
Hak digital adalah Hak Asasi Manusia daring yang memungkinkan akses terhadap informasi dan kebebasan berekspresi di tempat yang aman, yang menghormati privasi dan keamanan.
Hak digital adalah Hak Asasi Manusia yang melekat pada pengguna maupun bukan pengguna TIK (teknologi informasi dan komunikasi). Ia akan memastikan akses ke hak yang sama terhadap informasi, teknologi, dan pengetahuan; bebas dari kekerasan, pengawasan (surveillance), dan diskriminasi; dan menghormati privasi, otonomi dan penentuan nasib sendiri.
Hak digital adalah HAM daring yang peduli soal akses, partisipasi, keamanan data dan privasi, dengan merengkuh nilai kemanusiaan atas kehormatan, penghargaan, kesetaraan, keadilan, tanggung jawab, kesepakatan (consent) dan keberlangsungan lingkungan hidup.
Hak digital memberdayakan manusia melawan perusahaan-perusahaan dan mendorong partisipasi yang setara dan adil.

Jawaban dari Coconet II ini menggemakan jawaban kalimat pendek yang sering kita dengar tentang hak asasi manusia di lingkungan digital di awal artikel ini. Namun jawaban-jawaban ini juga menunjukkan bahwa tidak seperti hak asasi manusia (HAM) yang didefinisikan dengan jelas dan mengikat secara hukum, penafsiran istilah digital, internet, dan teknologi sangatlah beragam, dengan istilah digital terkadang disamakan dengan daring atau terhubung ke internet.

Istilah lain yang kerap muncul dalam pola dikotomi adalah “nyata (real)” dan “virtual”, yang seolah mengatakan interaksi fisik sebagai lebih “nyata” ketimbang interaksi digital atau “virtual”. Tetapi jika kita membuat asumsi itu, apakah kita mengatakan bahwa semua interaksi digital tidak nyata? Dan apa implikasi dari asumsi ini? Apakah ini menyiratkan bahwa ruang “virtual” dan pelecehan daring tidak “nyata”? Dan, akibatnya, apakah semua interaksi fisik selalu nyata? Apakah kita bisa menentukan batasan antara daring dan luring dengan tegas, atau apakah keduanya saling memengaruhi, sehingga melibatkan satu sama lain?

Dari pembahasan singkat di atas, kita dapati muncul berapa istilah terkait yang seringkali dipasangkan sebagai lawan biner. Misalnya: daring – luring; digital – analog atau fisik; nyata – virtual.

Tentu saja, semua definisi dan asumsi ini terbuka untuk dibahas. Artikel ini tidak bertujuan untuk memberikan jawaban yang definitif atau komprehensif. Sebaliknya, kita perlu menantang asumsi dan ingin mengajak Anda menjelajahi kompleksitas mendefinisikan hak digital.

Mengenali dan mengonsep kerangka kerja hak digital hak digital

Deklarasi Afrika soal Hak dan Kebebasan Internet merupakan deklarasi berskala luas yang mendalami prinsip-prinsip untuk menegakkan hak-hak rakyat dalam ruang daring, sehingga dapat mempertemukan perkembangan kebutuhan dan tujuan sosial-ekonomi Afrika. Pada 2015, masyarakat sipil Filipina memaklumkan Deklarasi Prinsip dan Kebebasan Internet Filipina, sebuah deklarasi berkode terbuka yang mencerminkan impian, harapan, dan aspirasi masyarakat Filipina mengenai internet.

Sementara itu, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) pada 2015 mengidentifikasi lebih dari 50 kerangka kerja dan deklarasi khusus Internet. Di tahun yang sama, Berkman Klein Center for Internet and Society Research, mendapati 30 konstitusi semacam itu beserta 42 daftar hak-hak, yang dikategorisasikan ke dalam tujuh tema. Tiga tema utama yang disoroti karena keluasan cakupannya dalam kerangka kerja tersebut antara lain adalah: kebebasan berekspresi, hak privasi, dan hak untuk mengakses internet. Tema penting lainnya adalah kebebasan informasi, transparansi, dan keterbukaan proses dan jaringan tata kelola internet.

Menawarkan empat ruang hak digital

Jun-E Tan, seorang peneliti independen dan peserta Coconet II dari Malaysia yang telah melakukan penelitian tentang hak digital di sejumlah negara di Asia Tenggara, menunjukkan bagaimana beberapa studi atau dokumen tentang hak digital sebetulnya malah mempersempit ruang lingkup pembahasan menjadi “dua hingga tiga hak teratas untuk melanjutkan kerja analitis atau advokasi praktis mereka”. Namun tanpa melakukan kerangka konseptualisasi, ujarnya, kita berisiko mengabaikan atau mengorbankan hak-hak asasi yang penting dengan mempedulikan hanya hak-hak yang telah lebih umum dikenal .

Dalam kertas kerja risetnya tahun 2019 mengenai hak-hak digital di Asia Tenggara, Jun-E menawarkan untuk memperluas konsep hak digital dengan mempertimbangkan empat ruang cakupan, yakni:

dengan melihat digital sebagai HAM konvensional di ruang digital;
dengan melihat digital sebagai representasi data dari entitas fisik, sehingga perlu memfokuskan hak digital pada keamanan dan privasi data;
akses ke ruang digital dan partisipasi yang bermakna; dan
partisipasi dalam tata kelola digital atau Internet.

Tentu saja, kerangka kerja Jun-E bukanlah satu-satunya yang benar, sah, atau valid, namun tawaran kerangka kerjanya baru dibangun dari riset di beberapa negeri Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Thailand, dan Filipina. (Untuk mengetahui lebih lanjut tentang seluk-beluk dan tantangan soal konsep hak digital dalam konteks Asia Tenggara, Anda bisa mengakses penelitiannya.)

Seperti yang telah ditekankan di seluruh artikel ini, ada banyak cara yang bisa digunakan untuk membingkai hak digital, terutama yang berkaitan dengan konteks dan pengalaman yang berbeda di kawasan Asia-Pasifik. Semoga dengan membagikan definisi-definisi di atas dari anggota komunitas Coconet, kami dapat berkontribusi dalam membangun strategi dan gerakan penegakan hak-hak digital — dan memikirkan ulang apa yang mendapat perhatian dan apa yang diabaikan dalam pendefinisian batas-batas hak digital. Jika Anda memiliki ide atau saran, sudi kiranya mengontak kami.

Mengenai penulis

Kathleen Azali adalah Manager Program Hak Digital – Digital Rights Program Manager of EngageMedia. Dia merupakan periset & aktivis yang melakukan kerja di antara sejumlah bidang informasi, teknologi, desain dan ekonomi politik.

The post Apa itu Hak Digital? appeared first on Coconet.

“สิทธิดิจิทัล” คืออะไร?

kathleen azali — Thu, 01 Oct 2020 05:24:25 +0000

Read this Article in English / อ่านบทความนี้ใน ภาษาอังกฤษ

At Coconet II, 120 film-makers, researchers, human rights advocates, technologists, lawyers, academics, and journalists across the region working on issues such as disinformation, fake news, digital security among others.

เมื่อมีคนถามว่า “อะไรคือสิทธิดิจิทัล?” บ่อยครั้งคำตอบที่ง่ายที่สุดก็คือ “สิทธิมนุษยชนในโลกดิจิทัล” หรือ “สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นผ่านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต”

คำว่า “สิทธิมนุษยชน” มีนิยามที่ชัดเจนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และถูกนำไปประยุกต์ใช้จริงกับกฎหมายจำนวนมาก ขณะที่คำว่า “ดิจิทัล” “เทคโนโลยี” หรือ “อินเทอร์เน็ต” ยังคงเป็นที่ถกเถียง ถูกตีความอย่างกว้างขวางและหลากหลายกว่า

“ หนังสือ” มักจะใช้ปนกับคำว่า“ออนไลน์” หรือ“ อินเทอร์เน็ต” ทั้งที่จริงๆ ดิจิทัลไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเสมอไป ข้อมูลไบโอเมทริกอย่างการจดจำใบหน้าหรือลายนิ้วมือเป็นหนึ่งในตัวอย่างว่าดิจิทัลไม่ใช่แค่เรื่องที่อยู่บนโลกออนไลน์เท่านั้น

ส่วนคำว่า “เทคโนโลยี” หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “เทค” (tech) ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามักหมายถึงเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ ซึ่งดูจะเป็นการมองข้ามคุณค่าและความสำคัญของเทคโนโลยีอนาล็อกไป หากคุณลองพิมพ์ค้นหาคำว่า “เทค” ดู ก็จะพบว่าผล การค้นหาเป็นเรื่องดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ แต่ขณะเดียวกัน การถาโถมเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาก็เริ่มทำให้ใครหลายคนเริ่มโหยหาอดีต เห็นได้จากเทรนด์การกลับมาของสิ่งของตกยุคอย่างแผ่นเสียงและหรือหนังสือกระดาษที่ถูกมองว่าทรงคุณค่า

สำรวจนิยาม ความท้าทาย และสมมติฐาน

ในระหว่างค่ายสิทธิดิจิทัลที่มีชื่อว่า “Coconet II” เมื่อเดือนตุลาคมปี 2562 เราได้ให้ผู้เข้าร่วมทั้ง 120 คนช่วยกันนิยามสิทธิดิจิทัลในบริบทของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แน่นอนว่าคำตอบที่ได้นั้นหลากหลายมาก ดังต่อไปนี้

สิทธิดิจิทัลคือการใช้สิทธิมนุษยชนสากลในพื้นที่ดิจิทัล
สิทธิดิจิทัลคือสิทธิในการแสดงออกในพื้นที่ดิจิทัลที่เน้นเรื่องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว มั่นคง และยั่งยืน
สิทธิดิจิทัลคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งส่งเสริมการเปิดกว้าง การเข้าถึงสาธารณูปโภคและข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิดิจิทัลรับประกันการควบคุม อำนาจเหนือตนเอง ตัวแทนของมนุษย์ และป้องกันการทำให้มนุษยชาติถูกนำมาแปลงเป็นเงินตราหรือถูกผูกขาด
สิทธิดิจิทัลคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล มักเกี่ยวข้องกับทั้งเสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการแสดงออก การรวมกลุ่ม การรวมตัว การเข้าถึงอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและแพลตฟอร์ม (เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอื่นๆ) ไปจนถึงการเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยบนสังคมออนไลน์ ความมั่นคง ความปลอดภัย และความเท่าเทียม
สิทธิดิจิทัลคือส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนที่รับรองว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ถูกจัดการแบบเปิดกว้าง รับผิดชอบ และโปร่งใส เพื่อรับประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยไม่คำนึงถึงเพศ รสนิยมทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และอื่นๆ
สิทธิดิจิทัลคือสิทธิมนุษยชนแบบออนไลน์ซึ่งเอื้อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลและเสรีภาพในการแสดงออกในพื้นที่ปลอดภัย เคารพความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
สิทธิดิจิทัลคือสิทธิมนุษยชนที่มีตามธรรมชาติ ทั้งสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และผู้ที่ไม่ได้ใช้ รวมไปถึงการรับรองการเข้าถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ปราศจากความรุนแรง การสอดแนม และการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนเคารพความเป็นส่วนตัว อำนาจเหนือตนเอง และการตัดสินใจด้วยตนเอง
สิทธิดิจิทัลคือสิทธิมนุษยชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง การมีส่วนร่วม ความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัว ด้วยค่านิยมที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางทั้งเรื่องศักดิ์ศรี ความเคารพ ความเท่าเทียม ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความยินยอม และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
สิทธิดิจิทัลให้ความสำคัญกับมนุษย์มากกว่าบริษัทเอกชน และควรกระตุ้นการมีส่วนร่วมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

หลากหลายคำตอบจาก Coconet II เหล่านี้ตอกย้ำใจความสำคัญที่เราอ้างไว้ตั้งแต่ต้นว่าสิทธิดิจิทัลคือสิทธิมนุษยชนในโลกดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี มีความหลากหลายอย่างมากเมื่อเทียบกับการตีความสิทธิมนุษยชน โดยดิจิทัลถูกตีความร่วมกับโลกออนไลน์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่บ่อยครั้ง

ศัพท์อีกสองคำที่มักถูกใช้ปะปนกันคือ “จริง” และ “เสมือนจริง” ซึ่งมีนัยยะว่าการปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพนั้น “จริง” กว่าการปฏิสัมพันธ์แบบ “เสมือนจริง” บนโลกดิจิทัล แต่ถ้าใช้สมมติฐานนี้ แสดงว่าการปฏิสัมพันธ์ดิจิทัลทุกอย่างไม่เป็นเรื่องจริงหรือไม่? นัยยะสำคัญของสมมติฐานนี้คืออะไร? มันจะหมายความว่าการคุกคามออนไลน์ไม่ถือเป็นการคุกคามจริงๆ ได้หรือเปล่า? แล้วถ้าเป็นแบบนั้น การปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพถือว่าเป็นจริงทั้งหมดทุกกรณีหรือไม่? โลกออนไลน์และออฟไลน์มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนเสมอหรือว่ามันเกี่ยวโยงและมีอิทธิพลต่อกัน?

ยิ่งไปกว่านั้น ยังต้องคำถามอื่นๆ อีกมากมายที่ฟังดูอาจเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายรอให้เราตอบอีกมากมาย มาถึงตรงนี้คุณอาจระบุคำตรงข้ามทางดิจิทัลได้บ้างแล้ว เช่น ออนไลน์-ออฟไลน์ ดิจิทัล-อนาล็อก จริง-เสมือนจริง เป็นต้น แต่ผู้เขียนมองว่าโลกดิจิทัลมีความหลากหลายมากกว่าการตีความแบบขั้วตรงข้ามที่มีแค่สองด้าน

คำนิยามและสมมติฐานเหล่านี้เปิดกว้างต่อการอภิปรายถกเถียง บทความนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อให้คำตอบที่สมบูรณ์ แต่เพื่อท้าทายความคิดของเรา และเพื่อพิจารณาความยุ่งเหยิงซับซ้อนในการตีความด้านสิทธิดิจิทัล ผู้เขียนตระหนักเป็นอย่างดีว่าการให้คำนิยามเรื่องนี้มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปอย่างมาก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสู้ด้านสิทธิดิจิทัลของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเอเชีย-แปซิฟิกได้ที่ Coconet.social/Camps

ระบุขอบเขตและสร้างกรอบคิด

แน่นอนว่ามีความพยายามมากมายทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และท้องถิ่นในการแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิทธิดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น กฎบัตรสิทธิทางอินเทอร์เน็ตของ APC (APC Internet Rights Charter) และกฎบัตรสิทธิมนุษยชนและหลักการอินเทอร์เน็ต (Charter of Human Rights and Principles for the Internet) โดยภาคีพลวัตสิทธิและหลักการอินเทอร์เน็ต ณ การประชุมธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ตของสหประชาชาติ the UN Internet Governance Forum (IGF) กฎบัตรทั้งสองได้วางโครงสร้างว่ามาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนจะถูกนำมาตีความและประยุกต์ใช้กับโลกออนไลน์อย่างไรบ้าง

ขณะที่ปฏิญญาแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพอินเทอร์เน็ต (The African Declaration on Internet Rights and Freedoms) เป็นข้อตกลงระดับภูมิภาคที่อธิบายหลักการที่จำเป็นในการปกป้องเสรีภาพบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะ ส่วนภาคประชาสังคมในฟิลิปปินส์ก็เคยประกาศปฏิญญาฟิลิปปินส์ว่าด้วยเสรีภาพและหลักการอินเทอร์เน็ต (the Philippine Declaration on Internet Rights and Principles) เมื่อปี 2558 ซึ่งเป็นการระดมกำลังเพื่อสะท้อนความฝันและความหวังถึงอินเทอร์เน็ตที่พวกเขาอยากเห็น

การศึกษาขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อปี 2015 พบว่ามีปฏิญญาและเอกสารแนวทางที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตมากกว่า 50 ฉบับด้วยกัน และในปีเดียวกันนั้น ศูนย์เบิร์กแมนไคลน์เพื่อการวิจัยอินเทอร์เน็ตและสังคม (Berkman Klein Center for Internet and Society Research) ได้วิเคราะห์เอกสารลักษณะนี้รวม 30 ฉบับด้วยกัน โดยพบว่ามีสิทธิที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อยู่ 42 ประการด้วยกัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิความเป็นส่วนตัว และสิทธิการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสามกลุ่มที่ถูกพูดถึงมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล ความโปร่งใส การเปิดกว้างของระบบธรรมาภิบาลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข้อเสนอ: สิทธิดิจิทัลสี่ขอบเขต

Jun-E Tanผู้เข้าร่วม Coconet II จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีประสบการณ์วิจัยด้านสิทธิดิจิทัลในอาเซียน ระบุว่าการศึกษาและงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิดิจิทัลมักจะเลือกหยิบสิทธิแค่ 2-3 ประการที่เป็นประโยชน์มาศึกษา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และงานรณรงค์ของพวกเขาเท่านั้น โดยเธอระบุว่าถ้าปราศจากขอบเขตกรอบคิดเรื่องสิทธิดิจิทัลแล้ว เราอาจจะหลงลืมหรือมองข้ามสิทธิประการอื่นๆ ที่ก็อาจมีความสำคัญไม่แพ้กันไปได้

ในงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิดิจิทัลในอาเซียนเมื่อปี 2019 Jun-E เสนอให้มีการขยายกรอบคิดเรื่องสิทธิดิจิทัลเป็น 4 ขอบเขตด้วยกัน คือ

การมองว่าดิจิทัลเป็นพื้นที่ๆ หนึ่ง ดังนั้น สิทธิดิจิทัลก็คือสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ดิจิทัล
การมองว่าดิจิทัลเป็นข้อมูลตัวแทนของตัวตนทางกายภาพ ดังนั้น สิทธิดิจิทัลจึงพุ่งเป้าไปที่ความปลอดภัยทางข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
การเข้าถึงพื้นที่ดิจิทัลและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย
การมีส่วนร่วมในระบบธรรมาภิบาลดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต

ตารางจากวิจัยของ Jun-E ที่ชื่อว่า "Exploring the Nexus Between Technologies and Human Rights: Opportunities and Challenges in Southeast Asia"

แน่นอนว่าข้อเสนอของ Jun-E ไม่อาจสรุปเป็นกรอบความคิดที่ครอบคลุมทุกประเด็นได้ เพราะต้องคำนึงว่ากรอบคิดของเธอสร้างมาจากการศึกษาวิจัยจากประเทศมาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์เท่านั้น (คุณสามารถอ่านงานวิจัยของเธอเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความซับซ้อนและความท้าทายในการสร้างกรอบคิดเรื่องสิทธิดิจิทัลในบริบทอาเซียนได้)

อย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วหลายครั้งข้างต้นว่ามีความพยายามที่จะระบุนิยามและสร้างกรอบคิดเรื่องสิทธิดิจิทัลที่หลากหลายในแต่ละมุมโลก ซึ่งรวมถึงบริบทของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกด้วย เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแลกเปลี่ยนและร่วมแบ่งปันความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม Coconet จะช่วยกันสร้างกลยุทธ์และขบวนการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องสิทธิดิจิทัล ตลอดจนยังได้ทบทวนความคิดเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิดิจิทัลได้มากขึ้นในอนาคต ซึ่งถ้าคุณมีข้อเสนอหรือไอเดียใดที่น่าสนใจ สามารถบอกเราได้เลย

เกี่ยวกับผู้เขียน

Kathleen Azali ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Digital Rights Program Manager ที่องค์กร EngageMedia เธอเป็นนักวิจัยสายนักกิจกรรมที่ทำงานในประเด็นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การออกแบบ และเศรษฐศาสตร์การเมือง

สำรวจนิยาม ความท้าทาย และสมมติฐาน

สิทธิดิจิทัลคือการใช้สิทธิมนุษยชนสากลในพื้นที่ดิจิทัล
สิทธิดิจิทัลคือสิทธิในการแสดงออกในพื้นที่ดิจิทัลที่เน้นเรื่องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว มั่นคง และยั่งยืน
สิทธิดิจิทัลคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งส่งเสริมการเปิดกว้าง การเข้าถึงสาธารณูปโภคและข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิดิจิทัลรับประกันการควบคุม อำนาจเหนือตนเอง ตัวแทนของมนุษย์ และป้องกันการทำให้มนุษยชาติถูกนำมาแปลงเป็นเงินตราหรือถูกผูกขาด
สิทธิดิจิทัลคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล มักเกี่ยวข้องกับทั้งเสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการแสดงออก การรวมกลุ่ม การรวมตัว การเข้าถึงอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและแพลตฟอร์ม (เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอื่นๆ) ไปจนถึงการเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยบนสังคมออนไลน์ ความมั่นคง ความปลอดภัย และความเท่าเทียม
สิทธิดิจิทัลคือส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนที่รับรองว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ถูกจัดการแบบเปิดกว้าง รับผิดชอบ และโปร่งใส เพื่อรับประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยไม่คำนึงถึงเพศ รสนิยมทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และอื่นๆ
สิทธิดิจิทัลคือสิทธิมนุษยชนแบบออนไลน์ซึ่งเอื้อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลและเสรีภาพในการแสดงออกในพื้นที่ปลอดภัย เคารพความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
สิทธิดิจิทัลคือสิทธิมนุษยชนที่มีตามธรรมชาติ ทั้งสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และผู้ที่ไม่ได้ใช้ รวมไปถึงการรับรองการเข้าถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ปราศจากความรุนแรง การสอดแนม และการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนเคารพความเป็นส่วนตัว อำนาจเหนือตนเอง และการตัดสินใจด้วยตนเอง
สิทธิดิจิทัลคือสิทธิมนุษยชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง การมีส่วนร่วม ความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัว ด้วยค่านิยมที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางทั้งเรื่องศักดิ์ศรี ความเคารพ ความเท่าเทียม ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความยินยอม และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
สิทธิดิจิทัลให้ความสำคัญกับมนุษย์มากกว่าบริษัทเอกชน และควรกระตุ้นการมีส่วนร่วมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

ระบุขอบเขตและสร้างกรอบคิด

ข้อเสนอ: สิทธิดิจิทัลสี่ขอบเขต

การมองว่าดิจิทัลเป็นพื้นที่ๆ หนึ่ง ดังนั้น สิทธิดิจิทัลก็คือสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ดิจิทัล
การมองว่าดิจิทัลเป็นข้อมูลตัวแทนของตัวตนทางกายภาพ ดังนั้น สิทธิดิจิทัลจึงพุ่งเป้าไปที่ความปลอดภัยทางข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
การเข้าถึงพื้นที่ดิจิทัลและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย
การมีส่วนร่วมในระบบธรรมาภิบาลดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต

ตารางจากวิจัยของ Jun-E ที่ชื่อว่า "Exploring the Nexus Between Technologies and Human Rights: Opportunities and Challenges in Southeast Asia"

เกี่ยวกับผู้เขียน

The post “สิทธิดิจิทัล” คืออะไร? appeared first on Coconet.

What are digital rights?

kathleen azali — Mon, 03 Aug 2020 02:30:00 +0000

Read this Article in THAI / อ่านบทความนี้ใน ภาษาไทย

Oftentimes, the simplest one-sentence reply to the question, “What are digital rights?”, is “human rights in the digital environment”, or “human rights that are enabled through technology and the internet”.

While human rights have been more clearly defined through the UN Declaration of Human Rights (UDHR) and translated into various legally binding laws, the same cannot be said for the terms “digital”, “technology”, or the “internet”. In unpacking these terms, we’ll find the interpretations vary much more widely.

For example, the term digital is often conflated with online or the internet. But not everything digital is always connected to the internet. Biometric data, such as facial recognition and fingerprint checking at border crossings, is one example of how the digital may not be online or connected to the internet.

Meanwhile, the term technology, especially the shorthand version tech, in recent decades is often equated to digital technologies, frequently neglecting and undervaluing analogue tech along with their interrelations. (Try typing in “tech” on your search engine, and see how the majority of the results point to digital tech.) Or, sometimes, it’s the other way around, especially after feeling overwhelmed by decades of digital deluge. A common example is how vinyl records and printed books are often romanticised as being more genuine and authentic than their digital counterparts.

Exploring definitions, challenging assumptions

During the Coconet II digital rights camp in October last year, we asked 120 changemakers to define digital rights in the Asia-Pacific context. Unsurprisingly, they came up with a variety of definitions:

Digital rights are the exercise of universal human rights in digital spaces.
Digital rights are the right to express yourself in a safe, private, secure, and sustainable digital space.
Digital rights are fundamental and inherited human rights that promote inclusion, equality, access to infrastructure, and information. Digital rights ensure control, autonomy, and agency of humans while protecting against the privatisation, monopolisation, and monetisation of humanity.
Digital rights are fundamental human rights in the digital environment. It is about free speech or expression, association and assembly, access to internet devices, rights and access to information, access to platforms (i.e. Facebook, Twitter, and more), online safe space, security and safety, privacy and data protection, gender-responsiveness and anti-discrimination, and equality.
Digital rights are a set of universal human rights that ensures everybody – regardless of their gender, age, race, sexuality, and more – has equal access to an open internet that is governed in an inclusive, accountable, and transparent manner to ensure peoples’ fundamental freedoms and rights.
Digital rights are human rights online which allow access to information and freedom of expression in a safe space that respects privacy and security.
Digital rights are human rights which are inherent for ICT (information and communications technology) users and non-users. They ensure access to equal rights to information, technology, and knowledge; being free from violence, surveillance and discrimination; and respects privacy, autonomy and self-determination.
Digital rights are human rights online that concern access, participation, data security, and privacy, with the human-centred values of dignity, respect, equality, justice, responsibility, consent, and environmental sustainability.
Digital rights empower humans over companies and should encourage equal and just participation.

These answers from Coconet II echo the one-sentence reply that we often hear about human rights in the digital environment mentioned at the beginning of this article. They also show how, unlike the clearly defined and legally binding human rights, the interpretations of the terms digital, internet, and technology vary considerably, with digital sometimes equated with being online or connected to the internet.

Another pair of terms that often get mixed up is “real” and “virtual”, which imply that physical interactions are more “real” than digital, “virtual” interactions. But if we’re making that assumption, are we saying that all digital interactions are not real? And what is the implication of this assumption? Does it imply that “virtual” spaces and online harassment are not “real”? And, consequently, are all physical interactions always real? Is the boundary between online and offline always clearly defined, or do they influence and implicate each other?

These are some seemingly simple but tricky questions to answer. We can already identify some pertinent terms often paired as binary opposites – though I’d prefer to put them at opposite ends of a spectrum. For instance: online – offline; digital – analog or physical; real – virtual.

Of course, all these definitions and assumptions are open for discussion. This article does not aim to give a comprehensive answer. Rather, it aims to challenge our assumptions and explore the complexities and intricacies in defining digital rights, knowing that there is a diversity of definitions that can arise.

Check out Coconet.social/Camps to find out more about how changemakers in the Asia-Pacific are fighting for digital rights.

Identifying and conceptualising frameworks

Indeed, there are various global, regional, and local initiatives that expound on digital rights’ various elements. For example, there are the APC Internet Rights Charter and the Charter of Human Rights and Principles for the Internet by the Internet Rights and Principles Dynamic Coalition at the UN Internet Governance Forum (IGF). Both Charters outline how human rights standards should be interpreted to apply to the online environment.

The African Declaration on Internet Rights and Freedoms is a region-wide declaration that elaborates the principles necessary to uphold people’s rights on the internet, cultivating an online environment that can best meet Africa’s social and economic development needs and goals. In 2015, civil society in the Philippines promulgated the Philippine Declaration on Internet Rights and Principles, a crowdsourced declaration that reflects the dreams, hopes, and aspirations of Filipinos of what their internet should be.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) in 2015 in fact identified more than 50 Internet-specific declarations and frameworks. Within the same year, the Berkman Klein Center for Internet and Society Research, identified 30 such constitutions and a list of 42 rights, categorising them into seven themes. Across these frameworks, freedom of expression, privacy rights, and the right to access the internet were the three prominent themes most often featured. Other important themes were freedom of information, transparency, and openness of internet governance processes and networks.

Proposing four spheres of digital rights

Jun-E Tan, a Coconet II participant from Malaysia who has been doing research on digital rights in a number of countries in Southeast Asia, has pointed out how some studies or documents on digital rights have chosen to expediently narrow down their scope to “to the top two to three rights and to move along with their analytical work or practical advocacy”. But without a conceptualising framework, she says, we risk foregoing or excluding important rights at the expense of including only prominent ones.

In a 2019 research paper about digital rights in Southeast Asia, Jun-E proposed to expand the conceptualisation of digital rights by thinking in four spheres:

through viewing the digital as a space/spaces and thus digital rights as a translation of conventional rights to digital spaces;
through viewing the digital as data representation of physical entities, therefore focusing digital rights on data security and privacy;
access to digital spaces and meaningful participation; and
participation in the governance of the digital or the Internet.

Table from Jun-E's 2019 paper, "Exploring the Nexus Between Technologies and Human Rights: Opportunities and Challenges in Southeast Asia".

Of course, Jun-E’s framework is not the only valid one, and her proposed framework was built from research in selected countries in Southeast Asia, particularly in Malaysia, Thailand, and the Philippines. (For more on the intricacies and challenges in conceptualising digital rights in the Southeast Asian context, we encourage you to check out her research.)

As has been stressed throughout this article, there are numerous ways by which we can frame digital rights, particularly with respect to different contexts and experiences in the Asia-Pacific region. Hopefully, by sharing the above definitions from members of the Coconet community, we can contribute to building strategies and movements for digital rights – and rethinking what we’re including and excluding in defining the boundaries of digital rights. If you have more ideas or suggestions, please get in touch.

About the Author

Kathleen Azali is the Digital Rights Program Manager of EngageMedia. She is an activist-researcher whose work intersects the fields of information, technology, design, and political economy.

The post What are digital rights? appeared first on Coconet.

Coconet II Public Report: Growing the digital rights movement

Coconet News — Fri, 10 Apr 2020 05:55:49 +0000

For civil society in the Asia-Pacific, the internet has increasingly become a crucial space for human rights, democracy, and dissent. But this space is now under pressure – in many places, shrinking – due to government intervention and corporate misconduct. Globally, the COVID-19 pandemic has deepened concerns regarding government surveillance and the price of digital privacy. It has also unleashed a disturbing rise in disinformation.

Coconet is an Asia-Pacific regional initiative supporting changemakers to build the digital rights movement. In October 2019, Coconet II expanded the space for new changemakers: activists, journalists, artists, technologists, filmmakers, lawyers, and researchers, who represent a wide variety of social and environmental movements. Over 120 changemakers from 22 countries converged in Antipolo, Philippines, to discuss and share their knowledge on digital rights, exchange tactics and skills, and plan joint campaigns and collaborations to strengthen their respective movements as well as support broader ones.

Click the image to download the Coconet II Public Report.

We’re now releasing our official report documenting the five-day digital rights camp. In it, we describe how we ran the camp using an open-space format, detail ten collaborations spearheaded by participants, and outline our plans for the Coconet community, including Coconet.social and Coconet III.

Click on the image to the left to view and download the full document. You can also click here.

Aside from this report, we’ve also published over the past months a number of short videos and blog posts featuring select participants and their views on a wide array of digital rights issues.

The year 2020 is also set to bring new projects by and for the growing Coconet community. Among them are an upcoming podcast with interviews with key digital rights actors, a regional digital rights events calendar, and live online events where the community can share progress about collaborations, encourage new ones, and participate in activities that build solidarity.

In 2021, EngageMedia, APC, and our partners are planning to host Coconet III, a city-based festival that aims to take the regional digital rights movement to the next level. This is of course very dependent on how the world responds to the COVID-19 pandemic.

We hope to see you, along with more changemakers, at Coconet III!

The post Coconet II Public Report: Growing the digital rights movement appeared first on Coconet.

In Myanmar, Digital Rights Are Integral to Policy and Advocacy

Sara Pacia — Thu, 05 Mar 2020 06:00:09 +0000

Ambassador of Sweden to Thailand, Myanmar, and Laos PDR Staffan Herrstrom shares in his keynote speech that he is excited to listen and learn more about digital rights in the region at the fourth Myanmar Digital Rights Forum in Yangon.

Members of the Coconet community took part in the fourth Myanmar Digital Rights Forum (MDRF), which focused on the importance of digital rights in the face of disinformation, internet shutdowns, and emerging technologies.

Held on Feb. 28 and 29, 2020, at the Rose Garden Hotel in Yangon, the MDRF was organised by Phandeeyar, Myanmar ICT for Democracy Organisation (a partner during Coconet II), Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB), and Free Expression Myanmar. This year’s conference hosted over 350 attendees and speakers from government, businesses, and civil society, making it the largest digital rights forum in Southeast Asia.

We cannot afford to assume that digital rights will evolve at the same rate that the internet has.

- Jes Kaliebe Petersen, CEO of Phandeeyar

Two important events in Myanmar framed many of the discussions over the two-day forum: the upcoming elections in late 2020 and the internet shutdown in Rakhine and Chin states, which is going on its eighth month and has led to charges against nine students who organised protests against it.

Sessions that directly tackled these issues attracted the most attendees. Facebook representatives shared what it was doing to curb disinformation in the region.

Digital rights activist and Coconet I participant Daw Ei Myat Noe Khin, in her keynote speech, reiterated the calls to end the government shutdown.

On the first day of MDRF, the Coconet community also joined a worldwide social media campaign calling for the lifting of the internet shutdown.

Coconut I participant Htaike Htaike Aung from the Myanmar ICT for Development Organisation is among the "coconutz" who were at the digital rights forum.

Other important issues surrounding digital rights that were discussed during the event were:

Myanmar’s digital culture
Threats to freedom of expression online
Claiming ownership over your own data
National security vs right to information
Surveillance and the smart city
Creating a digitally accessible Myanmar
Artificial intelligence (AI)
Deepfakes
Women’s rights online
Data protection and cybersecurity
Digital content restrictions in Myanmar
Bridging the legal gap in digital rights

Red Tani of EngageMedia facilitates discussions on the benefits and consequences of using AI to further advocacies such as mental health and women's rights.

Members of the Coconet community who attended either or both Coconet camps also served as speakers and panellists at the conference, sharing personal experiences on topics related to digital rights. Wu Min Hsuan shared examples from Taiwan on the digital risks during elections. Gaya Khandhadai of the Association for Progressive Communications shared how she was targeted online based on her gender and religion. Witness.org, also a Coconet partner, talked about deepfakes and how this affects Southeast Asia.

EngageMedia’s Darika Bamrungchok and Red Tani were also among the forum’s speakers and panellists. On Day One, Red facilitated an open session titled, “Artificial Intelligence and Digital Rights in Southeast Asia”. The session began with a short video summarising the research of Dr. Jun-E Tan on AI and its uses, implications, and consequences in the region. It ended with attendees breaking out into smaller groups to identify how AI can both empower but detract from digital rights and other advocacies. There was also a consensus among participants that whether AI is good in the present and for the future, we need to first understand what exactly AI is in the first place.

Day Two had Darika as a panellist in the session titled, “Staying Safe: What does Myanmar need to do to put data protection and cybersecurity at the core of the digital revolution?”. Here she talked about Thailand’s Personal Data Protection Act and how its implementation can relate to and affect the Myanmar context. She was joined by other panellists from Microsoft, Privacy International, and MCRB, as well as the Ambassador to the Kingdom of Netherlands in Myanmar.

Regulation is not always the solution. When it comes to disinformation, criminalising speech won’t address the issue. We need a rights-respecting way forward.

- Daw Ei Myat Noe Khin, digital rights activist and Coconet I participant

Darika Bamrungchok of EngageMedia likens Thailand's Personal Data Protection Bill to the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union.

Find out more about what transpired at MDRF by following the hashtags #digitalrightsMM and #MDRF2020.

About the Author

Sara Pacia is the Communications and Engagement Coordinator of EngageMedia. A journalist by training and multimedia storyteller at heart, she is passionate about utilising and appropriating today’s digital technologies for the empowerment of the public and the improvement of media and data literacy.

The post In Myanmar, Digital Rights Are Integral to Policy and Advocacy appeared first on Coconet.

Artificial Intelligence and Human Rights: Notes from Coconet II

Jun-E Tan — Fri, 20 Dec 2019 04:13:20 +0000

Artificial intelligence (AI) is a topic that digital rights activists in the region are concerned about, but have little understanding of. At the moment, civil society has more questions than answers to the human rights implications of machine learning and massive amounts of data collected to train the machines.

What AI policies and technologies are Southeast Asian governments adopting, and to what ends?
What are the positive and negative consequences in using algorithms to make policy decisions such as protecting national security or allocating social protection?
How do we build advocacy strategies surrounding emerging technologies? And what can we learn from cases outside the region?

During Coconet II, I found myself gravitating towards the sessions on AI and data privacy, which emerged as a clear track among the digital rights topics discussed. Sessions that I went to covered various bases, such as conceptual understanding, mapping of the current situation, as well as philosophical discussions.

AI Session at Coconet Camp

In this blog post, I will describe some of the sessions I attended on AI. Erring towards the side of caution on privacy, I’m keeping the session organisers’ names out – acknowledging that all sessions were well-conducted providing plenty of food for thought.

1. Government Uses of AI – The three presenters in this session provided case examples of how governments have employed AI in various functions, such as facial recognition in surveillance (in many countries, sometimes under the name of smart city policies), algorithmic decision-making on social protection (in India, UK, and Australia), or social credit ratings where people are ranked based on their “trustworthiness” (in China).

Of particular concern was the geopolitics of AI.

We also talked about deep fakes, or the ability to doctor photos/videos with AI that creates extremely realistic-looking outcomes, and their implications. Of particular concern was the geopolitics of AI—as the US and China are the main producers of AI technologies—and possible advocacy strategies, such as using arguments based on consumer and intellectual property rights.

"Branding Artificial Intelligence" by Dan Sherratt is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

There are two types of bias that can occur in an automated decision-making system.

2. Understanding AI Bias with Candy* – In this lively session, we learnt about two types of bias that can occur in an automated decision-making system. Through a series of candy-distribution activities, the session simulated different biases that can occur in a machine-learning system and the way these biases can interact and amplify each other.

Data bias refers to problems that occur when the data used to train systems or form inferences are in some way prejudiced, skewed, or where populations are missing or poorly represented. Algorithmic bias occurs when computer logic in the system encodes a pathway resulting in an unfair decision, such as privileging one group over another.

We also learned about Noise, an expected property of any statistical model that decreases the accuracy of the model by adding randomness to the system. The effect of bias can increase, sometimes with greater than additive effect, when both types of bias occur in a decision system.

To conclude the session, we broke into groups to design rules for a ‘fairer’ candy-distribution— and found that it was difficult to do this well.

3. Mapping AI in Southeast/South Asia – This was a more hands-on session. We had a mini hackathon for participants to map out the governmental, corporate, and civil society initiatives on AI in their own countries. Countries represented were Indonesia, Bangladesh, Malaysia, the Philippines, Myanmar, and Thailand; those from outside the region also worked on regional initiatives.

This is the joint document that we worked on, and it is a living document that we will still build on beyond Coconet II.

We had a mini hackathon for participants to map out the governmental, corporate, and civil society initiatives on AI.

... the idea of moving the data privacy narrative beyond the Orwell classic novel 1984.

4. Big Brother is Not The Only Narrative – I co-hosted this session, where we discussed the idea of moving the data privacy narrative beyond the Orwell classic novel 1984, where state surveillance (seen as the Big Brother) is used to rule with fear, leading to thought control and self-censorship.

An overlooked narrative, which may be more relevant to the current situation, comes from Franz Kafka’s The Trial, where the main character of the novel is accused of committing a crime of which he has no knowledge, based on some data in some database that he is unable to find. In this second story, a person’s data is used to make important decisions about his life, but he is powerless to challenge the opaque system in place.

He has no say or knowledge in the collection and usage of his data. The system is indifferent towards him as a human being beyond his papers and is uninterested in controlling his thoughts, which is the situation in many public and private uses of AI.

Different metaphors allow us to think about the problems differently, and we should come up with more robust storytelling to help us communicate our advocacy better.

The sessions were very helpful for me, as a participant and a session organiser, to formulate and articulate the problems associated with machine learning from a digital rights perspective. They were also useful to form an initial community concerned about AI, continued through the AI channel in the Coconet Mattermost platform, which is one of its biggest channels with 48 members so far.

Certainly, our conversations on AI in the region need to extend beyond Coconet II, as this is an area that will only increase in importance with time, as more people get connected digitally and more governments adopt these technologies. For this, I am working with EngageMedia on a small research project on understanding the state of the art of AI in Southeast Asia to inform the work of digital rights advocates in the region. More details will come soon, and the outputs will be shared with all.

I’d like to thank Laura Summers from Debias.AI for her help in editing the part on AI and Candy

About the Author

Dr. Jun-E Tan is an independent researcher based in Kuala Lumpur. Her research and advocacy interests are broadly anchored in the areas of digital communication, human rights, and sustainable development. Jun-E’s newest academic paper, “Digital Rights in Southeast Asia: Conceptual Framework and Movement Building” was published in December 2019 by SHAPE-SEA in an open access book titled “Exploring the Nexus Between Technologies and Human Rights: Opportunities and Challenges in Southeast Asia”. She blogs sporadically here.

The post Artificial Intelligence and Human Rights: Notes from Coconet II appeared first on Coconet.

Security and Well-Being of Activists

Coconet News — Wed, 18 Dec 2019 04:05:03 +0000

``The security and well-being of activists need to be addressed both online and offline,`` says Zack Lee, the Asia grant officer of Voice.

120 activists, campaigners, journalists, artists, technologists, each supporting various movements from across Southeast Asia, gathered in the Philippines in October 2019 to learn, share, and co-create solutions to the burning issues in the region.

Read more here.

The post Security and Well-Being of Activists appeared first on Coconet.

Stories of Resistance and Resilience at Coconet II

Coconet News — Tue, 26 Nov 2019 03:16:01 +0000

Hija Kamran from Media Matters For Democracy, Pakistan, contemplates about the stories she heard from other activists at Coconet II: ``Despite everything that is going wrong, there are things that are going right.``

Read more here.

The post Stories of Resistance and Resilience at Coconet II appeared first on Coconet.

Community and Collaboration at Coconet II

Coconet News — Thu, 21 Nov 2019 08:10:49 +0000

Arthit Suryawongkul from Thai Netizen Network, a partner organisation of both Coconet I & II, articulates the importance of community and collaboration, and the importance of cross-movement spaces like Coconet in the region.

Read more here.

The post Community and Collaboration at Coconet II appeared first on Coconet.

Why Do We Need A Digital Rights Movement in Southeast Asia?

Coconet News — Tue, 19 Nov 2019 07:48:17 +0000

Digital Rights activists answer the titular question during the Coconet II Camp: Why do we need a digital rights movement in Southeast Asia?

Read more here.

The post Why Do We Need A Digital Rights Movement in Southeast Asia? appeared first on Coconet.